Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) bertujuan menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Instrumen utamanya, seperti suku bunga acuan (BI-Rate), memicu serangkaian reaksi di sektor keuangan yang dikenal sebagai mekanisme transmisi. Mengukur efek domino ini pada kredit perbankan sangatlah krusial untuk melihat efektivitas kebijakan bank sentral. Jalur suku bunga menjadi sorotan utama dalam studi ini.

Perubahan BI-Rate secara langsung memengaruhi suku bunga pasar uang antar bank (PUAB). Kenaikan suku bunga acuan akan meningkatkan biaya dana bank, sehingga bank cenderung menyesuaikan suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman ritelnya. Penyesuaian ini mencerminkan upaya bank dalam mengelola likuiditas dan mempertahankan margin keuntungan. Transmisi ke suku bunga perbankan seringkali tidak simetris, di mana suku bunga kredit cenderung lebih kaku.

Kenaikan suku bunga kredit selanjutnya akan memengaruhi sisi permintaan dan penawaran kredit. Dari sisi permintaan, biaya pinjaman yang lebih tinggi mengurangi minat perusahaan dan rumah tangga untuk kredit perbankan, menahan ekspansi investasi dan konsumsi. Di sisi penawaran, bank mungkin menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit karena peningkatan risiko gagal bayar (NPL) di tengah kenaikan suku bunga.

Efektivitas transmisi kebijakan moneter pada penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh banyak faktor. Kondisi likuiditas di perbankan, struktur permodalan bank, dan prospek perekonomian riil memainkan peran penting. Jika likuiditas bank longgar, respons bank terhadap penurunan BI-Rate akan lebih lambat. Di sisi lain, prospek ekonomi yang suram dapat menahan permintaan kredit meskipun suku bunga turun.

Mengukur efek transmisi juga melibatkan pemantauan kecepatan penyesuaian suku bunga kredit terhadap perubahan BI-Rate (disebut pass-through). Penelitian menunjukkan adanya pass-through yang tidak lengkap dan asimetris di Indonesia, terutama untuk kredit investasi dan modal kerja. Analisis regional juga menunjukkan dampak kebijakan yang berbeda antara wilayah, menyoroti pentingnya mempertimbangkan disparitas ekonomi.