Penerapan kendaraan listrik (EV) di Indonesia menghadapi tantangan besar yang melampaui masalah harga kendaraan. Masalah utama terletak pada ketimpangan pembangunan infrastruktur pengisian daya. Di wilayah perkotaan besar, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) mulai bermunculan, namun di daerah terpencil dan pedesaan, fasilitas ini hampir tidak ada. Kesenjangan ini membuat mobilitas jarak jauh menjadi tidak praktis dan meningkatkan kekhawatiran masyarakat. Oleh karena itu, EV masih sulit adaptasi di luar pusat metropolitan.

Keterbatasan jaringan listrik menjadi penghalang krusial di daerah pedesaan. Banyak desa masih mengandalkan pasokan listrik yang tidak stabil atau memiliki kapasitas jaringan yang rendah. Pengisian daya EV membutuhkan daya yang besar dan berkelanjutan, yang tidak mampu dipenuhi oleh jaringan listrik lokal. Peningkatan kapasitas listrik untuk mendukung SPKLU membutuhkan investasi besar dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Tanpa dukungan daya yang memadai, penggunaan EV akan sangat terbatas dan merepotkan pengguna.

Ketidaktersediaan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) menambah kerumitan. Bagi motor listrik yang populer di desa, model penukaran baterai idealnya harus sepadat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Jarak antara satu desa ke desa lain yang jauh dan akses jalan yang buruk membuat pembangunan SPBKLU tidak ekonomis bagi operator. Faktor logistik ini membuat integrasi EV dengan kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan menjadi sulit adaptasi.

Masalah lain adalah biaya investasi SPKLU yang tinggi. Memasang satu unit SPKLU fast charging dapat menelan biaya ratusan juta rupiah. Bagi investor swasta, membangun stasiun di lokasi terpencil tidak menjanjikan pengembalian modal yang cepat karena volume pengguna yang rendah. Pemerintah dan BUMN perlu menawarkan insentif yang lebih besar, atau bahkan mengambil alih sebagian risiko investasi di daerah yang secara komersial dianggap unfeasible.

Tingkat literasi teknologi dan pemahaman masyarakat juga berperan. Masyarakat di daerah terpencil mungkin kurang terekspos pada manfaat jangka panjang dan cara kerja EV. Kekhawatiran akan biaya perbaikan yang mahal dan ketersediaan suku cadang menjadi pertimbangan utama. Program edukasi yang masif dan terstruktur sangat dibutuhkan untuk menanggapi keraguan ini dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap teknologi baru.

Suku cadang dan bengkel resmi juga jarang ditemukan di luar kota. Ketika EV mengalami masalah teknis, pemilik di daerah pedesaan harus membawa kendaraan mereka menempuh jarak ratusan kilometer ke kota terdekat. Hal ini menimbulkan biaya dan waktu yang besar. Kurangnya teknisi terlatih di daerah tersebut membuat penggunaan jangka panjang EV di desa menjadi sulit adaptasi bagi mayoritas penduduk.

Oleh karena itu, kebijakan penerapan EV harus didesain ulang agar lebih inklusif. Pendekatan yang berfokus pada infrastruktur berbasis komunitas, seperti pengisian daya di kantor desa atau pusat koperasi, mungkin lebih realistis. Solusi pengisian daya yang modular dan tahan banting terhadap kondisi lingkungan ekstrem pedesaan harus menjadi prioritas pengembangan teknologi.

Tanpa strategi terencana untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur dan logistik ini, ambisi Indonesia untuk melakukan elektrifikasi kendaraan secara nasional akan terhambat di tingkat regional. Mengatasi masalah rantai pasok dan layanan purna jual yang membuat EV sulit adaptasi di daerah terpencil adalah kunci untuk memastikan transisi energi yang adil dan merata.